Kemendukbangga Galang Sinergi Nasional Tanggulangi Kemiskinan Ekstrem dan Stunting di NTT

JAKARTA – Kemiskinan ekstrem dan stunting masih menjadi tantangan utama di Provinsi Nusa Tenggara Timur ( NTT ). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase kemiskinan di NTT pada Maret 2024 tercatat sebesar 19,48%, menjadikannya salah satu dari tiga provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Selain itu, NTT juga memiliki prevalensi stunting tertinggi kedua di Indonesia, mencapai angka 37%.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah melalui Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN menginisiasi program kolaboratif lintas kementerian dan lembaga. Langkah ini sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Pada Senin (13/1/2025), Kemendukbangga menggelar rapat koordinasi khusus dengan Pemerintah Provinsi NTT, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Badan Gizi Nasional (BGN). Dua perguruan tinggi, Universitas Brawijaya (UB) dan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), juga dilibatkan dalam upaya ini.

Mendukbangga Wihaji menegaskan pentingnya sinergi antarinstansi. “Kolaborasi adalah kata kunci untuk mengatasi persoalan negara. Sesuai arahan Presiden, kami akan memanfaatkan data kependudukan secara optimal dalam menangani stunting, khususnya di NTT,” ujarnya.

Upaya penanggulangan kemiskinan dan stunting di NTT akan mengedepankan pendekatan berbasis data riil per keluarga. Selain itu, program ini akan fokus pada penguatan ketahanan pangan lokal melalui diversifikasi pangan seperti kelor, jagung, dan sorgum, serta pemberdayaan UMKM berbasis komunitas. “Diversifikasi pangan dan pemberdayaan UMKM akan menciptakan kemandirian ekonomi serta mendukung tema *No Poverty, No Hungry*,” tambah Wihaji.

Kemendukbangga bersama UB dan UMM juga mengembangkan inisiatif seperti intensifikasi program Bangga Kencana, pendewasaan usia perkawinan (PUP), serta pengaturan jarak kelahiran. Untuk mendukung ketahanan pangan, direncanakan penanaman benih jagung Nusa Timore di lahan 10.000 hektare setiap tahun, pengembangan beras analog berbasis jagung dan sorgum, serta pembentukan klaster UMKM olahan pangan lokal.

Sekretaris Kemendukbangga, Prof. Budi Setiyono, menekankan pentingnya langkah cepat dan kolaborasi lintas sektor. Lima program quick wins yang diusung, yaitu Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting), Taman Asuh Anak (Tamasya), Gerakan Ayah Teladan (Gate), Lansia Berdaya, dan aplikasi Super Apps berbasis kecerdasan buatan, menjadi prioritas dalam implementasi program.

“Ke depan, kita akan terus mengawal program kolaboratif ini agar memberikan hasil nyata bagi masyarakat NTT,” ujar Prof. Budi.

Melalui kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat, diharapkan permasalahan kemiskinan dan stunting di NTT dapat diatasi secara berkelanjutan. Optimalisasi data demografi dan penguatan potensi lokal menjadi harapan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

(abd)