loading…
Langkah konkret Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi di era kepemimpinannya patut dinantikan. Foto/Dok Setpres
Pieter dalam analisisnya menilai pidato dan kebijakan Prabowo perlu dibarengi dengan tindakan nyata. Pasalnya, korupsi di Indonesia bukan lagi soal individu, melainkan masalah sistemik yang menuntut reformasi mendasar.
“Tanpa keberanian dan konsistensi dari seorang kepala negara, pemberantasan korupsi akan terus menjadi sekadar omong kosong,” kata Pieter Zulkifli dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu (28/12/2024).
Pengamat Hukum dan Politik Pieter C Zulkifli.
Di sisi lain, dia menilai pernyataan Prabowo yang ingin memaafkan koruptor dengan syarat mengembalikan uang korupsi kepada negara merupakan bagian dari strategi pemberantasan korupsi yang menekankan pada pemulihan kerugian negara (asset recovery) sesuai dengan prinsip dalam UN Convention Against Corruption (UNCAC).
Pieter Zulkifli juga menyinggung pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang mendukung gagasan itu dengan menyebutnya sebagai pendekatan restoratif. Penegakan hukum korupsi bahkan disebut harus membawa manfaat bagi ekonomi bangsa, bukan sekadar balas dendam.
Namun, Pieter Zulkifli mengakui sejauh ini langkah konkret Prabowo dalam pemberantasan korupsi masih dipertanyakan. Terlebih, dalam pidato pelantikannya dua bulan lalu, Prabowo mengakui adanya kebocoran anggaran negara, tetapi tindak lanjut atas komitmen tersebut belum terlihat nyata.
