loading…
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto harus bersikap tegas menghadapi gerakan politisasi anti-PSN ekowisata Tropical Coastland. Sebab, gerakan itu dinilai bertentangan dengan program pemerintah. Foto: Dok SINDOnews
Apalagi Prabowo ingin melibatkan swasta dalam pembangunan infrastruktur. “Gerakan politisasi anti-PSN ekowisata Tropical Coastland sudah dapat dibaca arahnya untuk menjatuhkan kepercayaan dunia usaha dan investasi pada pemerintahan Prabowo,” ujar Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid, Senin (20/1/2025).
Dia menilai propaganda sesat terkait PSN ekowisata Tropical Coastland yang digarap PT Agung Sedayu Group dengan Public Private Partnership (PPP) adalah skema kerja sama antara pemerintah dan badan usaha swasta dalam pembiayaan dan penyediaan infrastruktur ekowisata Tropical Coastland
Karena itu, tidak ada hubungannya dengan pengembangan properti PIK 2 sebagai kelanjutan dari PIK 1 yang selama ini memang dikelola PT Agung Sedayu Group Dua entitas proyek yang berbeda antara PSN ekowisata Tropical Coastland dengan pengembangan PIK 2.
Menurut dia, dalam PSN ekowisata Tropical Coastland merupakan Skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau secara umum lebih sering dikenal skema PPP.
Sehingga, merupakan sebuah skema penyediaan dan pembiayaan infrastruktur yang berdasarkan kerja sama antara pemerintah dan badan usaha (swasta).
Maka itu, skema penyediaan layanan infrastruktur untuk kepentingan umum ini didasarkan pada suatu perjanjian (kontrak) antara pemerintah diwakili menteri/kepala lembaga/pemerintah daerah.
Terkait ini disebut sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerja sama (PJPK) dan pihak swasta dengan memperhatikan prinsip pembagian risiko di antara para pihak.
“Skema KPBU secara potensial dapat mendukung peningkatan kualitas APBN dalam hal ini bisa mengurangi tekanan APBN dan APBD. Khususnya untuk mengalokasikan belanja modal segi konstruksi di awal proyek sehingga diharapkan mengurangi keseimbangan primer negatif,” ujar Syakur.
